"Benang Merah" Amerika Latin

Salah satu gejala politik internasional penting di awal abad ke-21 adalah teruntainya “benang merah” di Amerika Latin. Sejumlah Presiden berhaluan kiri berhasil memenangkan pemilu dan memerintah.

Dalam dua tahun terakhir yang sudah lewat, gejala itu bahkan menguat. Pada tahun 2005, Tabare Vazquez terpilih sebagai Presiden Uruguay, Evo Morales memenangkan Pemilu Presiden Bolivia, dan Michelle Bachelett menjadi Presiden Chile.

Di tahun 2006, Hugo Chavez, sang pemberang yang sangat anti Amerika, memenangkan kembali pemilu Presiden Venezuela, melanjutkan kepemimpinannya sejak 1998. Rafael Correa, ekonom berhaluan kiri, terpilih sebagai Presiden Ekuador. Di Nikaragua, Daniel Ortega, sang pemimpin gerakan revolusi Sandhinista sejak 1979 dan pernah memimpin negeri itu, terpilih sebagai Presiden.

Di tahun-tahun sebelumnya, Lula da Silva terpilih sebagai Presiden Brazil (2001), Nestor Kirchner menjadi Presiden Argentina (2003), dan Martin Torrijos memenangkan pemilu Presiden Panama (2004). Maka, sejak awal milenium baru, nyaris tak ada tahun di Amerika Latin tanpa kemenangan pemimpin berhaluan kiri.

Kemenangan para pemimpin sayap kiri itu sepintas lalu menyiratkan kemungkinan pembalikan dari kecenderungan sebelumnya. Dalam rentang waktu 1982-1995, di antara 44 kepala pemerintahan yang terpilih melalui pemilu-pemilu di 15 negara Amerika Latin, 17 orang di antaranya menjanjikan efficiency-oriented policies of market competition (kebijakan neoliberal) dalam kampanya mereka. Ketika memerintah, semua Presiden itu (100 persen) menunaikan janji mereka.

Sementara itu, dari 22 kepala pemerintahan yang menjanjikan kebijakan security-oriented policies of state intervention (kebijakan populis-nasionalistik), 12 di antaranya (54,5 persen) mencederai janji mereka dan berbalik menjalankan kebijakan neoliberal. Mereka menjadi policy switchers. Hanya sepuluh (45,5 persen) di antara mereka yang menunaikan janjinya dengan mengelola kebijakan populis-nasionalistik.

Sementara itu, empat orang Presiden terpilih sisanya tak melakukan pilihan tegas atas dua alternatif pendekatan kebijakan itu dalam kampanye mereka. Satu orang lagi tak teridentifikasi orientasi kebijakan yang ditawarkannya dalam kampanye. Tetapi, ketika memerintah, kelimanya menjalankan kebijakan-kebijakan neoliberal.

Susan C. Stokes, dalam Mandates and Democracy (2001), menamai gejala itu sebagai “neoliberalism by surprise” in Latin America. Gelombang kemenangan neolieralisme menyapu Amerika Latin. Pendulum politik bergerak ke kanan.

Maka, berkaitan dengan kemenangan kalangan kiri belakangan ini, pertanyaan banyak orang saat ini adalah: Apakah pendulum politik Amerika Latin tengah atau sudah bergerak dari kanan ke kiri? Menurut hemat saya, tak terlalu berguna menjawab terburu-buru pertanyaan ini. Yang penting sesungguhnya bukan kiri atau kanan, melainkan apakah pemerintahan-pemerintahan, kiri maupun kanan, yang terpilih secara demokratis mampu membuktikan efektivitas mereka.

Haluan pembangunan, kiri maupun kanan, disebut memenangkan pertarungan politik manakala mereka bisa membuktikan sinergi di antara “legitimasi” dan “efektivitas”. Kemenangan kiri di Amerika Latin pun sejauh ini baru terjadi dalam tataran statistik, belum politik. Kemenangan politik baru mereka raih manakala pemerintahan benar-benar konsisten menjalankan kebijakan-kebijakan nasionalistik-populis (yang menjadi ciri khas kalangan kiri) sekaligus membuktikan efektivitas dari kebijakan-kebijakan itu dalam meningkatkan kesejahteraan publik.

Lalu, bagaimana Indonesia selayaknya mengambil pelajaran dari perkembangan yang tengah berjalan di Amerika Latin itu?

Kiri atau kanan bukanlah tujuan, melainkan alat. Kiri atau kanan menjadi penting bukan karena kecenderungan ideologi yang dibawanya melainkan ketika ia bisa mempraktikkan prinsip governing for prosperity. Jika tidak, kiri atau kanan sama tak bergunanya.

Tentu saja, kalangan di sayap kanan akan berargumen bahwa sejarah modern telah membuktikan keampuhan pendekatan pembangunan kanan yang liberal-kapitalistik dalam menyejahterakan umat manusia di banyak tempat. Sementara kalangan di sayap kiri mengajukan data betapa pembangunan berhaluan kanan justru menyebabkan kesenjangan, kemiskinan dan pelecehan kemanusiaan di mana-mana. Kalangan kiri beragumen, pembangunan liberal-kapitalistik bertanggungjawab atas tumpukan orang miskin di negara-negara miskin, atau menjadikan masyarakat yang makin miskin di negara-negara yang secara statistik makin kaya.

Di Indonesia, menurut hemat saya, persoalannya pertama-tama dan terutama bukan di situ. Persoalannya adalah pemerintah hasil Pemilu 2004 masih berkutat dengan tiga masalah elementer. Pertama, hingga saat ini pemerintah belum memperlihatkan pilihan tegas atas pendekatan populis-nasionalistik atau neoliberal. Di depan pengusaha, Presiden, Wakil Presiden dan para pejabat publik biasanya berpidato tentang neoliberalisme. Tapi, di depan buruh, petani, nelayan dan kaum miskin, mereka berpidato tentang kebijakan-kebijakan nasionalistik-populis. Pemerintah cenderung melangkah sesuai arah angin yang kuat di sekitarnya. Pemerintah tak mau membuat pilihan.

Kedua, sejumlah usaha pemerintah ke arah populisme melalui beragam kebijakan -- seperti Asuransi Kesehatan bagi Rakyat Miskin, Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Langsung Tunai -- tak disokong oleh kemampuan perumusan dan manajemen kebijakan yang layak. BLT, misalnya, menjadi kebijakan tak banyak guna. Kebijakan ini sekedar memberi ikan, bukan pancing. Manfaatnya pun hanya jangka pendek dan tak signifikan. Sementara itu, lemahnya manajemen kebijakan membuat kebijakan-kebijakan populis lainnya belum juga mencapai target dan sasaran utamanya.

Ketiga, secama umum, pejabat publik, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, punya kecenderungan untuk beretorika secara populis sambil menjalankan kebijakan yang sebaliknya. Sementara itu, kebijakan-kebijakan neoliberal yang dikembangkan mengidap persoalan-persoalan serius sehingga tak tepat sasaran dan kerapkali gagal mencapai tujuan penyejahteraan. Ketika manfaat neoliberalisme belum juga terasa, populisme hanya berhenti menjadi retorika. Jika di Amerika Latin pendulum bergerak ke kiri, pendulum politik Indonesia pun seperti bergerak-gerak dari kiri ke kanan tanpa kepastian dan pola.

Boleh jadi ini adalah gejala gagap dan paniknya pejabat publik dalam menjalani era baru demokrasi. Pejabat publik didera rasa cemas untuk tak terpilih dalam pemilu berikutnya. Akibatnya, mereka berusaha menyenangkan hati siapapun, sekalipun dengan sekadar menebar kata dan pesona.

Yang kita saksikan dari pejabat publik semacam itu bukanlah kecerdasan dan kredibilitas politik. Mereka sejatinya sedang menyelinapkan sendiri bom waktu di bawah tempat tidur mereka. Bukankah pejabat publik yang berusaha mencitrakan dirinya sebagai pelayan siapapun biasanya justru akan mengecewakan siapapun?