Melawan Gerontokrasi

Sebelas tahun lalu, Michael Bruce Sterling (53), penulis Amerika yang beristrikan penulis dan sutradara film Serbia, Jasmina Tesanovic, menulis Holy Fire. Inilah sebuah novel yang bercerita tentang kemajuan teknologi dan obat-obatan yang mampu membuat angka harapan hidup manusia meningkat menjadi dua abad.

Yang terjadi kemudian, tulis Sterling, adalah “gerontocracy”. Masyarakat dikendalikan oleh orang-orang berumur, orang-orang tua. Kekuasaan politik dan modal dikuasai dan dikendalikan di tangan mereka. Akses orang-orang muda pada kekuasaan dan kesejahteraan dibatasi, bahkan ditutup. Digambarkan juga betapa para seniman muda mengalami marjinalisasi, peminggiran dalam masyarakatnya.

Kamus-kamus ilmu sosial standar memang memaknai “gerontoctacy” (ger·on·toc·ra·cy/ jĕr'ən-tŏk'rə-sē) sebagai masyarakat yang dikendalian oleh orang-orang berumur. Dalam pengertiannya lebih sempit, gerontocracy juga bisa berarti “pemerintahan yang kekuasaannya berpusat pada dan dikendalikan oleh orang-orang tua”. Pelaku sistem penguasaan semacam itu kita sebut sebagai “gerontocrac” (ge·ron'to·crat'/ jə-rŏn'tə-krăt'). Sementara karakteristik yang dibentuk dan menyipatinya kita sebut “gerontocratic” (ge·ron'to·crat'ic).

Gerontocracy adalah sebuah relasi sosial. Ia terbangun ketika pengendalian oleh orang-orang berumur bekerja dalam sebuah struktur yang menghadapkannya dengan orang-orang muda yang dikendalikan. Maka dalam gerontocracy, orang tua adalah subjek sementara orang muda adalah objek. Yang pertama adalah penikmat sementara yang terakhir adalah korban.

Gerontocracy diidap banyak masyarakat, banyak komunitas, banyak organisasi. Sudah sangat lama kita mengenal The International Olympic Committee (IOC) sebagai tempat kumpulan orang tua yang berkuasa atas rezim olahraga internasional. Sebagian orang juga memahami Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam persepsi serupa itu.

Bahkan organisasi ”kepemudan” di Indonesia kerapkali tak bisa lepas dari gerontocracy. Alih-alih memberi kesempatan kepada kalangan yang lebih muda dan segar, banyak organisasi kepemudaan yang membiarkan dirinya dikendalikan oleh pemuda dengan usia berkepala empat. Kesempatan kepemimpinan lebih dibuka bagi pemuda-senja bukan pemuda-pagi-hari.

Gerontocracy juga kita temukan dalam institusi-institusi keagamaan. College of Cardinals yang memiliki peran penting dalam struktur kekuasaan Vatikan, misalnya, terkenal sebagai sebuah kepemimpinan kolektif para kardinal yang sudah berumur. Umumnya pesantren di Indonesia adalah model terbaik gerontocracy karena model kendalinya terpusat pada tangan kyai-kyai yang sepuh.

Litearatur ilmu politik bahkan cenderung mengaitkan gerontocracy dengan teokrasi, sistem politik berbasis otoritas agama atau pemimpin agama, selain dengan feodalisme. Banyak orang percaya bahwa jika saja Imam Khomeini masih hidup sangat boleh jadi ia tetap memimpin Iran. Dalam konteks Iran, kemenangan Mahmood Ahmadinejad, seorang muda, dalam pemilihan Presiden terakhir, dalam batas tertentu, adalah kekalahan gerontocracy.

Tentu saja kita bisa menemukan dengan mudah contoh-contoh gerontocracy di dunia politik. Model gerontocracy yang sangat terkenal adalah praktik kekuasaan komunisme di Uni Soviet, Eropa Timur dan Tengah, serta Cina selama paruh kedua abad ke-20 lalu. Dalam konteks genre sistem politik ini, dikenal semacam anekdot: “Manakala organ kekuasaan terpenting partai mengadakan pertemuan, maka yang terjadi sejatinya adalah mereka yang berusia 80-an mengadakan pertemuan partai dengan mengundang para pemimpin partai berusia 70-an untuk memutuskan para pemimpin berusia 60-an mana yang mesti dipensiunkan.”

Bagaimana halnya politik Indonesia? Setelah menjalani reformasi lebih dari delapan tahun, banyak kemajuan yang kita capai. Secara prosedural, misalnya, demokrasi berkembang dengan cepat. Setidaknya, Indonesia saat ini memiliki sistem pers yang bebas dan sistem multi-partai. Kita juga menjalankan pemilu legislatif dan pemilihan langsung Presiden-Wakil Presiden-Gubernur-Bupati-Walikota secara demokratis. Lembaga legislatif di pusat dan daerah saat ini memiliki kekuasaan besar. Kita juga memiliki pemerintahan hasil pemilu, lembaga yudikatif dengan formatnya yang baru hasil empat amandemen UUD 1945, dan sistem checks and balances.

Tapi, harus diakui bahwa kemajuan substantif demokrasi tak secepat dan mengesankan kemajuan-kemajuan prosedural itu. Mandat dan keterwakilan politik masih belum bisa ditegakkan secara layak. Penyelewengan kekuasaan dan korupsi masih terjadi di berbagai level pemerintahan. Civil society belum tumbuh kuat sepenuhnya. Kelas menengah belum memiliki posisi dan peran politik yang menentukan. Akuntabilitas publik belum terjamin melalui mekanisme yang melembaga. Demokrasi belum berhasil membuktikan keampuhannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks itu, salah satu agenda yang belum dituntaskan hingga saat ini adalah perlawanan atas gerontocracy. Secara umum, politik Indonesia masih dikuasai oleh apa yang bisa kita sebut ”generasi pertama politisi reformasi”. Inilah generasi yang menerima tongkat estafet dari Orde Baru dan kemudian mengelola era baru demokratis. Usia mereka sekarang 50 tahun ke atas. Sebagian besar dari mereka bahkan terlibat dalam politik Orde Baru melalui partai (Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia), lembaga legislatif, dalam pemerintahan pusat di bawah Soeharto, atau dalam politik lokal.

Gerontocracy juga melanda kehidupan partai politik secara sangat tegas. Umumnya partai politik dikuasai oleh politisi tua. Tak hanya itu, partai juga kerapkali dikendalikan secara personal sehingga anasir-anasir partai seolah-olah menjadi milik dari sang ketua umum. Gerontocracy dan personalisasi ini kemudian memfasilitasi oligarki partai, yakni terbangunnya kekuasaan partai yang proses dan hasilnya dikendalikan oleh segelintir kecil elite partai.

Benar bahwa reformasi memfasilitasi lahirnya politisi generasi kedua yang berusia lebih muda dari mereka. Namun, pos-pos politik paling strategis tetap hampir sepenuhnya dikuasai generasi pertama itu. Celakanya sebagian kecil kalangan muda yang memperoleh kesempatan untuk mengendalikan pos-pos politik penting justru mencontek pikiran, perilaku dan ketrampilan kalangan tua. Partai-partai yang dikendalikan kalangan muda, misalnya, tetap saja menunjukkan ”perilaku politik yang tua”, yang konvensional.

Maka, dalam konteks Indonesia, gerontocracy pun memperoleh pemaknaan baru. Maknanya meluas meliputi (1) penguasaan oleh orang-orang tua, (2) penguasan oleh mereka yang berpikir dan berperilaku seperti orang-orang tua, dan (3) penguasaan oleh mereka yang bekerja di bawah perlindungan dan pengamanan politik dan ekonomi kalangan tua.

Gerontocracy yang meluas ini membawa serta sejumlah bahaya. Politik – diam-diam atau terang-terangan – kerapkali bekerja untuk menumpulkan kesadaran orang-orang muda, menumpas kekuatan orang-orang muda dan menutup kesempatan bagi orang-orang muda. Politik pun kerapkali bekerja dengan terlalu banyak menengok ke masa lalu, dan memandang masa depan secara kabur. Akibatnya, kita gampang terjebak ke lubang yang sama berkali-kali.

Maka, tak terelakkan, salah satu agenda demokratisasi Indonesia yang penting adalah melawan gerontocracy. Sayangnya, banyak orang mengabaikan agenda ini.