Selasa, 09 Oktober 2007

Mencabut Mandat

“Mandat” adalah kata yang banyak muncul dalam perbincangan politik belakangan ini. Popularitasnya meroket setelah sejumlah tokoh mengorganisasi Gerakan Mencabut Mandat, dan Presiden – melalui juru bicaranya – menyebut gerakan itu inskonstitutional.

Apakah sesungguhnya “mandat” itu? Bisakah ia diberikan melalui pemilu lalu dicabut pemberinya tanpa melalui mekanisme yang sama? Benarkah gerakan mencabut mandat adalah tindakan inkonstitusional?

Mandat sebagai Pinjaman

Secara etimologis, mandat berasal dari kata mandare (Latin) yang bermakna kurang lebih memerintahkan atau berkomitmen atau memegang kepercayaan. Melalui tradisi politik Inggris abad ke-17, mandat lalu diberi pemaknaan lebih spesifik sebagai pemberian kewenangan dari rakyat kepada pemerintah untuk menjalankan kebijakan tertentu.

Dalam praktik modern, mandat terkait dengan dua aspek yang berjalin kelindan: figur pejabat publik dan kebijakan publik. Ketika seorang pejabat terpilih, ia tak diberi cek kosong oleh pemilihnya. Mandat yang diterima meliputi pemilihan dirinya sekaligus amanat untuk menjalankan kebijakan yang telah dijanjikan.

Dalam kerangka inilah, dalam studinya mengenai pemilihan-pemilihan Presiden di Amerika Latin, Susan C. Stokes (Mandates and Democracy, 2001) mendefinisikan mandat sebagai “harapan yang dipatok oleh para politisi ketika berkampanye mengenai tindakan-tindakan yang mereka akan ambil jika memenangkan pemilu.”

Maka, setiap mandat sesungguhnya bercatatan kaki. Sang pejabat publik terpilih tak diberi mandat untuk bekerja semaunya, melainkan terikat kesepakatan-virtual dengan pemilihnya untuk menjalankan rencana kerja yang ia sudah janjikan selama kampanye. Mandat pun cedera manakala janji diingkari.

Dalam hubungan itulah, sejumlah peneliti – seperti Susan C. Stokes (2001), Melissa S. Williams (1998) atau Stephen Macedo (1999) – memosisikan mandat sebagai sesuatu yang dinamis, tidak statis. Meski diberikan, kepemilikan mandat tak dipindahkan dari pemilih kepada pejabat publik terpilih. Ia hanya dipinjamkan. Mandat yang diberikan bisa dicabut atau diminta kembali.

Dua Paham

Demokrasi modern menyediakan setidaknya dua mekanisme baku pemberian mandat: pemilu dan referendum. Untuk memilih jabatan-jabatan publik tertentu, dari kepala negara dan kepala pemerintahan hingga jabatan-jabatan politik terendah, pemilu diselenggarakan secara berkala. Sementara untuk meminta pandangan masyarakat mengenai isu-isu kebijakan tertentu, referendum biasanya diadakan.

Kapan dan melalui mekanisme apakah mandat bisa dicabut? Haruskah pencabutan mandat menunggu pemilu? Kalangan ilmuwan politik terpecah dalam dua paham dalam menjawabnya.

Penganut demokrasi liberal percaya, tiap warga negara yang hendak mencabut mandat yang sudah diberikannya harus bersabar menunggu pemilu berikut. Untuk tiap pertanyaan standar, “Apa yang mesti warga negara kerjakan untuk menghukum pejabat yang berkhianat pada janjinya?,” jawaban standar: “Tunggu pemilu berikut.”

George W. Bush berkali-kali menggunakan paham itu untuk menjawab demonstran penentangnya. Saat demonstrasi antiperang Irak kian marak pada akhir termin pertama pemerintahannya, Bush menyatakan, “Mengikuti kemauan para demonstran adalah seperti membuat kebijakan hanya berdasarkan sebuah focus group discussion.” Setelah terpilih kembali untuk termin kedua, Bush menggarisbawahi, eksplisit maupun implisit, penentangnya memang keliru dan layak diabaikan.

Sejumlah peneliti – antara lain Benjamin R. Barber (Strong Democracy, 1984) –menilai mekanisme standar itu sebagai cacat demokrasi liberal yang harus diatasi. Menurut mereka, pemilu bukan akhir pekerjaan politik seorang warga negara, tetapi awal. Seusai pemilu, warga negara tidak berlibur sambil menunggu datangnya hari pencoblosan berikut. Di antara dua pemilu, tiap warga negara dituntut menjalankan partisipasinya.

Banyak nama disematkan untuk model demokrasi yang memperbaharui konsep awal demokrasi liberal ini: demokrasi yang kuat, demokrasi partisipatoris, demokrasi deliberatif, dan lain-lain. Namun, intinya sama: pemilu hanyalah salah satu dari tonggak penting pemberian dan pemeliharaan mandat para pejabat publik. Pemilu hanya mengurusi “pembentukan kekuasaan”. Di luar itu, warga negara mesti diberi akses untuk terlibat dalam “penggunaan” dan “evaluasi kerja” kekuasaan.

Maka diajukan sejumlah mekanisme di luar pemilu dan referendum untuk membuka akses itu: demonstrasi, kontak politik langsung dengan pejabat publik, petisi, keterwakilan khusus, peradilan khusus pejabat publik, dan lain-lain. Dulu, sebagian dari mekanisme ini dikategorikan “non-konvensional”. Saat ini, sejalan dengan makin berkembang dan diterimanya gagasan-gagasan Barber dan kawan-kawan oleh banyak negara demokrasi, mekanisme itu sudah dipandang “konvensional”.

Salah Kaprah

Setelah sejumlah tokoh dan massa melakukan Gerakan Mencabut Mandat pekan lalu, pemerintah bereaksi dengan mengatakan demokrasi tak mengenal tata cara pencabutan mandat semacam itu. Sikap pemerintah ini mengidap persoalan. Sikap ini hanya menimbang satu pandangan politik yang tersedia dan mengabaikan pandangan lain.

Selain itu, pemerintah terlampau sensitif menghadapi “gerakan biasa” semacam itu. Karena surplus sensitivitas ini, pemerintah tak mampu membedakan dua fase dalam proses pencabutan mandat.

Dalam fase politik informal, dengan cara-cara beradab, siapa pun bisa mengajukan pencabutan mandat. Mencabut mandat adalah hak politik tiap orang yang menjadi bagian paket hubungan mandat antara dirinya dan pejabat publik.

Tentu saja dibutuhkan fase politik formal untuk mewujudkan tuntutan itu. Pemilu adalah formalisasi berkala yang paling sahih, tapi bukan satu-satunya. Mekanisme non-pemilu yang paling baku adalah pemecatan pejabat publik (dengan syarat-syarat politik dan hukum tertentu) melalui lembaga perwakilan. Ada mekanisme lain. Dalam konstitusi Thailand, yang kini sudah diamandemen junta militer, sekadar contoh, formalisasi bisa dilakukan melalui 50.000 orang yang lalu ditindaklanjuti mekanisme peradilan satu tingkat.

Konstitusi dan aturan perundang-undangan Indonesia sendiri belum mengatur mekanisme-mekanisme demokrasi partisipatoris semacam itu. Pembahasan paket UU Politik yang akan dimulai beberapa bulan ke depan selayaknya ikut menimbang dan mengatasi kekosongan ini.

Terlepas dari kekosongan aturan, adalah salah kaprah menilai aneka gerakan mencabut mandat – dalam bentuk-bentuknya beradab seperti dilakukan pada peringatan Malari pekan lalu – sebagai inkonstitusional. Tak ada pencederaan konstitusi dalam aktivitas atau gerakan semacam itu. Sebaliknya, akses yang terbuka bagi warga negara untuk menyuarakan aspirasinya dijamin tegas oleh konstitusi kita.

Diharapkan kesimpangsiuran perdebatan publik tentang ini mengingatkan (pemerintah maupun masyarakat), kita adalah pelajar pemula demokrasi yang tak boleh berhenti dan cepat letih belajar. Bukankah satu-satunya jalan mempelajari demokrasi adalah mempraktikkannya? Bukankah cara belajar terbaik adalah belajar dari kekeliruan?

8 komentar:

嘉乐 mengatakan...

传世私服
魔兽世界私服
传奇世界私服
魔兽世界私服

魔兽世界私服
传奇世界私服
传世私服
魔兽私服

魔兽私服
传世私服
传奇世界私服

魔兽私服
魔兽私服
魔兽世界私服
魔兽私服
魔兽世界私服

六合彩
六合彩
六合彩
六合彩
六合彩


香港六合彩
香港六合彩
香港六合彩
香港六合彩
香港六合彩

Anonim mengatakan...

runescape runescape money runescape gold buy runescape money buy runescape gold runescape cheat runescape tip lotro lotro gold lotro golds buy lotro gold buy lotro golds lord of the rings online lord of the rings online gold lotro lotro gold lotro golds buy lotro gold buy lotro golds lord of the rings online lord of the rings online gold runescape runescape money runescape gold buy runescape money buy runescape gold runescape cheats runescape tips guild wars guild wars gold dofus dofus kamas lotro lotro gold guild wars gold guild wars gold guild wars gold maple story maple story mesos maplestory mesos maple story maple story mesos maplestory mesos maple story maple story mesos maplestory mesos runescape runescape money runescape gold buy runescape money buy runescape gold www.runescape.com runescape.com runescape items dofus dofus kamas dofus kamas guild wars guild wars guild wars runescape runescape money runescape money runescape gold buy runescape money buy runescape gold runescape.com runescape items

find mengatakan...

ETC
転職
老人ホーム
power leveling
人材派遣会社
貸事務所
賃貸 オフィス
語学留学
自己破産
リフォーム
出会い
出会い系
賃貸 事務所
インプラント
チャットレディー
葬儀
パワーストーン
照明

Anonim mengatakan...

wow gold cheap wow gold buy wow gold world of warcraft gold wow world of warcraft wow gold WoW Warrior WoW Hunter WoW Rogue WoW Paladin WoW Shaman WoW Priest WoW Mage WoW Druid WoW Warlock power leveling powerleveling wow power leveling wow powerleveling wow guides wow tips google排名 google左侧排名 google排名服务 百度推广 百度排名 网站推广 商业吧 机床 LED灯 电池 塑料 摄像机 移民 甲醇 染料 福州热线 体育博客 股票博客 游戏博客 魔兽博客 考试博客 汽车博客 房产博客 电脑博客 powerlin518 logo design website design web design 商标设计

rio mengatakan...

探偵 離婚  浮気  脱毛 カップリングパーティー  賃貸 大阪 電話代行 離婚 問題 興信所 東京 浮気 慰謝料 興信所 料金 素行調査 賃貸 東京 ケータリング 平野区 賃貸土地 売却 札幌 不動産 横浜 不動産 千葉 不動産 岡山 不動産 青森不動産北海道不動産宮城不動産秋田不動産山形不動産栃木不動産茨城不動産山梨不動産新潟不動産

rio mengatakan...

浮気 離婚 カップリングパーティー 大阪 ネイルスクール 不動産投資 システム開発 結婚相談所 東京 高級賃貸 矯正歯科 名古屋 新築マンション マンション 売却 不動産 査定 不動産 売買 ホームページ制作 長野不動産石川不動産福井不動産愛知不動産岐阜不動産三重不動産兵庫不動産滋賀不動産奈良不動産和歌山不動産鳥取不動産島根不動産山口不動産徳島不動産愛媛不動産高知不動産長崎不動産大分不動産沖縄不動産

rio mengatakan...

不動産 中古トラック 京都 賃貸 婚活 結婚 会社設立 ホームページ制作 経営 コンサルタント 広島 不動産 工事担任者 探偵 大阪 仙台 不動産 大阪 不動産 名古屋 不動産 福岡 不動産 京都 不動産 埼玉 不動産 静岡 不動産 川崎市 不動産 鹿児島 不動産 熊本 不動産 不動産広島 岡山 不動産

rio mengatakan...

探偵事務所 システム開発 結婚相談所 大阪 お見合いパーティー 大阪 探偵 独立 不動産 買取 広島市 インプラント 新築 静岡 不動産 賃貸 土地 査定 岩手不動産 福島不動産 東京 インプラント 本庄市 不動産 平野区 不動産 静岡 不動産 インプラント 広島 土地 買取 富山不動産 香川不動産 佐賀不動産 宮崎不動産 尾道 賃貸 神戸 不動産 浜松 不動産 堺市 不動産 相模原市 不動産 姫路 不動産 明石 不動産 広島 不動産 高松 不動産 徳島 不動産 松山市 不動産 高知 不動産 北九州市 不動産